Thailand Diguncang Unjuk Rasa Besar-besaran

Gelombang protes masyarakat Thailand selama beberapa bulan terakhir, dipimpin oleh siswa sekolah menengah dan universitas yang menyerukan reformasi demokrasi besar-besaran.

Secara umum terdapat beberapa alasan yang membuat masyarakat Thailand merasa tidak puas dengan Pemerintahan saat ini:

• Pemerintah yang didominasi militer, mereka mendesak Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha mundur dan menerapkan konstitusi baru, sebab pemerintah yang didominasi oleh militer kini disebut otoriter. Terdapat salah satu bukti yaitu adanya partai yang dibubarkan, karena menentang pemerintahan PM Prayut Chan-o-cha.
• Hukum Lese Majeste atau Undang-Undang yang melarang penghinaan terhadap kerajaan Thailand. Dalam pasal 112 KUHP tertulis “siapapun yang mencemarkan nama baik atau menghina, mengancam keluarga kerajaan dapat dihukum selama 3–15 tahun penjara.” Sebelumnya dikeluarkan Dekrit yang mengizinkan penuntutan, jika ada yang menyukai atau membagikan konten di media sosial terkait penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Aktivitas ini semakin menimbulkan kecemasan bagi masyarakat Thailand ketika salah satu kritikus pemerintah yang tinggal di Kamboja secara tiba-tiba menghilang pada Juni 2020.
• Para demonstran berunjuk rasa menuntut perubahan dan mengkritik Raja Maha Vajiralongkorn yang dianggap tak hadir saat ekonomi negeri itu anjlok karena pandemi. Selain itu masyarakat Thailand resah dengan sifat raja yang dianggap kurang baik, karena melakukan travelling saat dibutuhkan oleh warganya.

Sebelumnya di tanggal 18 Juli 2020, masyarakat Thailand mengadakan demonstrasi jalanan terbesar sejak kudeta Thailand 2014 di Monumen Demokrasi di Bangkok dengan sekitar 2.500 pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa, yang diorganisir dengan nama Free Youth, mengumumkan tiga tuntutan:

• “Parlemen harus dibubarkan.” — akibat gagalnya pengelolaan pemerintah terhadap pandemi COVID-19, meningkatnya angka pengangguran, dan penutupan banyak bisnis.
• “Berhentilah mengancam warga” — sejak pemilihan umum Thailand 2019, banyak yang diancam karena mengkritik pemerintah.
• “Konstitusi baru” — konstitusi saat ini, yang dirancang oleh sekutu PM Prayut, membuka kesempatan untuk pihak militer berubah menjadi politikus yang berkuasa. Banyak yang berkampanye menentang konstitusi ini pada awal referendum 2016, namun berakhir ditangkap atau diancam.

Peristiwa tersebut dipicu oleh gagalnya perekonomian negara akibat pandemi dan penerapan Surat Keterangan Darurat yang tidak tepat yang dikritik keras sebagai alat untuk melawan kemungkinan protes. Unjuk rasa tersebut rencananya akan berlangsung semalam dan bubar keesokan harinya. Namun, itu dibatalkan tengah malam karena alasan keamanan.

Protes semakin memuncak pada 19 September, para pemimpin protes menggelar demonstrasi politik terbesar yang pernah terjadi di Thailand sejak militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014.

Serangkaian demonstrasi di Bangkok dan pedesaan terjadi di seluruh negeri selama delapan minggu terakhir membantu membawa orang ke Sanam Luang, sebuah taman umum di pusat Bangkok.

Pengunjuk rasa mulai berdatangan sekitar pukul 12 malam, beberapa peserta memutuskan untuk menginap untuk menunjukkan dukungan dan untuk menghadiri acara pada hari berikutnya.

Dalam pesan mereka, pengunjuk rasa terus mendorong tuntutan yang sebagian besar yaitu: Reformasi kelembagaan, pengunduran diri PM Jenderal Prayut Chan-o-cha, Penerapan 10 Tuntutan Reformasi.

Berikut merupakan 10 Tuntutan Reformasi Institusi Monarki Thailand:

• Menghapus Pasal 6 konstitusi, yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat mengajukan keluhan hukum tentang raja. Tambahkan artikel untuk memberi parlemen kekuasaan untuk melakukan check and balances pada raja.
• Menghapus Pasal 112, hukum lese majeste, yang menyatakan bahwa siapa pun yang “mencemarkan nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu atau pewaris” akan dihukum dengan hukuman penjara antara tiga dan 15 tahun. Izinkan rakyat kebebasan berbicara untuk mengkritik monarki.
• Pisahkan kekayaan pribadi raja dari anggaran kerajaan, yang berasal dari uang pembayar pajak, dan yang terakhir berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan.
• Mengurangi anggaran kerajaan sesuai dengan situasi ekonomi negara.
• Menghapus badan konstitusi yang tidak perlu, seperti privy council (dewan rahasia) dan menghapuskan kekuatan militer raja.
• Hapus proyek amal kerajaan. Menerapkan sistem check and balances untuk pengeluaran kerajaan.
• Raja tidak akan mempublikasikan pandangan politiknya.
• Menghapus kampanye hubungan masyarakat dan kurikulum pendidikan yang mengidolakan institusi monarki.
• Temukan kebenaran tentang pembunuhan warga sipil yang kritis dan terkait dengan monarki.
• Raja tidak akan mendukung kudeta militer.

Pada tanggal 16–21 Agustus 2020, jajak pendapat dilakukan secara daring kepada masyarakat Thailand sebanyak 197.029 orang. Menurut hasil survei pendapat oleh Suan Dusit Poll dengan pertanyaan:

Apa pendapat mereka tentang protes anti-pemerintah yang sedang berlangsung?

Setiap responden diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban:

59,11% mengatakan mereka mengajukan tuntutan sebagaimana diperbolehkan dalam demokrasi;

41,76% mengatakan mereka tidak boleh melanggar monarki;

40,41% khawatir tentang keamanan dan bahaya mereka bila diserang;

40,10% mengatakan semua yang berkepentingan harus mendengarkan apa yang mereka katakan;

38,90% mengira mereka mungkin memiliki beberapa pendukung klandestin;

33,79% mengatakan siswa menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak atas kebebasan berekspresi;

28,64% mengira mereka menabur perpecahan dan menciptakan kekacauan;

28,29% mengatakan demonstrasi adalah bagian dari permainan politik;

26,53% mengatakan demonstrasi adalah unjuk rasa dari generasi baru yang ingin negaranya mengalami reformasi; dan

26,48% mengatakan mereka menyerukan perubahan untuk kemajuan negara.

Kemudian untuk poll mengenai tuntutan untuk “amandemen konstitusi” menunjukkan hasil:

62,84% setuju dengan itu, dengan beberapa mengatakan bahwa konstitusi saat ini tidak demokratis dan melanggengkan kediktatoran. Tidak setuju sebanyak 24,84% dan tidak berkomentar 12.31%.

Tuntutan bahwa Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha harus “mengundurkan diri atau membubarkan parlemen”:

53,88% setuju, 38,43% tidak setuju, 7.69% tidak berkomentar.

Tuntutan pemerintah untuk “berhenti mengintimidasi” masyarakat:

59,47% setuju dengan mengatakan bahwa masyarakat harus bebas mengutarakan pendapatnya tanpa diintimidasi. 29,19% tidak setuju, dengan alasan bahwa otoritas pemerintah berkewajiban menegakkan hukum untuk mencegah anarki, dan 11.34% tidak berkomentar.

Terakhir, pendapat mereka secara keseluruhan tentang demonstrasi mahasiswa yang sedang berlangsung, 53,71% mendukung; 41,17% tidak setuju, dan 5.12% tidak berkomentar

Berdasarkan hasil jajak pendapat di atas, mayoritas masyarakat Thailand setuju dengan tiga tuntutan yang diajukan oleh Free People Group. Masyarakat percaya bahwa mereka sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi beberapa percaya bahwa para demonstran tidak boleh melanggar monarki.

Referensi:

Bangkok Post. (23 Agustus 2020). Majority agree with Free People group’s demands: Poll. Diambil dari https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1973067

F. Thea. (21 September 2020). Nasib Kerajaan Thailand di Ujung Tanduk, Bakal Bubar?. Diambil dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200921141833-4-188233/nasib-kerajaan-thailand-di-ujung-tanduk-bakal-bubar

Ratcliffe, R. (22 September 2020). Thailand protests: everything you need to know. Diambil dari https://www.theguardian.com/world/2020/sep/22/thailand-protests-everything-you-need-to-know

Thisrupt. (20 September 2020). Is Thailand ready for this? The 10 demands to reform the monarchy institution. Diambil dari https://thisrupt.co/current-affairs/10-demands-reform-monarchy/

Wright, C. (21 September 2020). Scenes From Thailand’s Massive Protests Demanding Reform. Diambil dari https://thediplomat.com/2020/09/scenes-from-thailands-massive-protests-demanding-reform/