Vanuatu dan Negara Oseania Lainnya yang Ikut Angkat Isu Papua di Majelis Umum PBB

Indonesia mengecam Republik Vanuatu yang kembali mengangkat masalah hak asasi manusia di Papua.

Bob Loughman, Perdana Menteri Republik Vanuatu, dalam pidatonya di sesi debat umum meminta Pemerintah Indonesia untuk menangani dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua. Loughman mengatakan bahwa tahun lalu, para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik dengan hormat telah meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengunjungi Papua. Loughman juga mengatakan hanya ada sedikit kemajuan terkait permasalahan ini.

Atas hal ini, Diplomat Indonesia, Silvany Austin Pasaribu mengatakan Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat mengenai bagaimana Indonesia bertindak dan memerintah di provinsi paling timurnya. Silvany bahkan juga mengatakan bahwa tindakan Vanuatu memalukan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar piagam PBB.

“Anda bukan wakil rakyat Papua, dan berhentilah berfantasi menjadi satu,” ucapnya saat mewakili Indonesia di sela-sela hak jawab atas pernyataan Vanuatu pada sesi ke- 75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Orang Papua itu orang Indonesia. Kita semua berperan penting dalam pembangunan Indonesia, termasuk di pulau Papua.” ujarnya.

Dalam tanggapannya, Silvany menggarisbawahi prinsip noninterferensi dalam urusan dalam negeri negara lain, yang menurutnya merupakan prinsip dasar piagam PBB. Ia juga meminta Pemerintah Vanuatu untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.

“Indonesia akan mempertahankan diri dari segala advokasi separatisme yang berkedok masalah hak asasi manusia yang artifisial. Papua dan Papua Barat sudah menjadi bagian Indonesia yang tidak bisa ditarik kembali sejak 1945. [...] Sudah final, tidak bisa diubah, dan permanen,” ujar Silvany.

Silvany mengatakan Vanuatu belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat.

Silvany menyerukan pada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusianya kepada rakyat Vanuatu dan Dunia. Menurut Silvany, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua adalah hal biasa di panggung internasional

Rentetan kritik Vanuatu mengenai masalah HAM masyarakat Papua di Indonesia

Republik Vanuatu rupanya rutin mengkritik Indonesia mengenai HAM masyarakat Papua di sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap tahunnya. Negara Samudra Pasifik itu selalu memanfaatkan kesempatan berbicara di Sidang Majelis Umum PBB untuk masalah ini sejak tahun 2016.

· 2016

Sejak 2016, Vanuatu dan negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Kritik tersebut disampaikan dengan menggunakan kesempatan saat berpidato di Majelis PBB, dengan tujuan untuk mendesak Indonesia memberikan Papua untuk menentukan nasib mereka.

Pidato pihak Vanuatu langsung mendapatkan respons yang kuat dari delegasi Indonesia, yakni Nara Masista Rakhmatia, pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB. Nara menyatakan kritik tersebut memiliki motif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.

· 2017

Di tahun berikutnya, Negara kepulauan ini masih membawa isu yang sama di Sidang Umum PBB ke-72. Perwakilan Indonesia saat itu, Ainan Nuran membacakan hak jawab dalam sesi debat umum, menyatakan jika sudah terlalu banyak kabar hoax mengenai hal ini.

"Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang disebarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat," ungkap Ainan

Ainan juga menambahkan jika mereka sengaja tak mau mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti soal pembangunan di Papua dan Papua Barat.

· 2018

Pada tahun 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang menjabat saat itu, menyinggung mengenai pentingnya menghormati kedaulatan negara lain dalam sidang umum PBB. Jusuf Kalla bahkan menyindir Vanuatu yang dianggap mendukung gerakan separatis.

"Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York pada Kamis (27/9/2018).

Pada September 2018 lalu, Vanuatu akan terus melakukan lobi pada sejumlah negara untuk mengumpulkan dukungan agar Papua bisa menentukan masa depannya sendiri. Vanuatu diketahui telah berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik, namun dipastikan Vanuatu tak akan mendapat dukungan dari Papua Nugini.

· 2019

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB, Perdana Menteri Vanuatu saat itu, Charlot Salwai Tabimasmas menyebut ada dugaan pelanggaran HAM di Papua. Tabimasmas juga menyampaikan harapannya agar PBB bisa mencari solusi dan mendatangi Papua untuk mengecek kondisi di sana.

Melalui kesempatan hak jawab, Indonesia kembali memberi balasan tegas kepada Vanuatu yang kembali mengangkat isu tersebut. Diplomat Rayyanul Sangadji menuding motif Vanuatu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM melainkan karena negara itu mendukung separatisme. Ia menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism.

Indonesia juga mengecam tindakan Vanuatu yang sengaja memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (KTHAM PBB). Benny merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua.

· 2020

Terbaru, Vanuatu kembali mengungkit masalah yang sama melalui pidato yang disampaikan Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman.

Pidato tersebut ditanggapi oleh Silvany Austin Pasaribu, Diplomat perwakilan Indonesia. Silvany mengatakan negara ini terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. Silvany juga mengingatkan Vanuatu bahwa mereaka bukan representasi rakyat Papua.

"Bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata Silvany dalam pidatonya. "Ini memalukan, di mana satu negara terus terobsesi berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak."

Vanuatu diserang Netizen Indonesia

Vanuatu sempat membuat masalah dengan Indonesia di sidang umum PBB. Hal ini membuat netizen Indonesia marah dan menyerang sejumlah akun media sosial Facebook dan Instagram negara Vanuatu tersebut.

Manajer Komunikasi Vanuatu Tourism Office, Nick Howlett, mengatakan pihaknya tidak terkejut dengan apa yang dilakukan Indonesia. Vanuatu bahkan mengklaim negaranya telah menjadi target perilaku rasis yang terkoordinasi.

Pihak Vanuatu sendiri mengatakan bahwa terdapat banyak akun bodong yang ramai menyerang akun media sosial mereka, dan juga mereka tidak akan menghapus komentar yang bernada rasis dan politis. Karena, dikhawatirkan memperburuk situasi.

“Kami adalah negara demokrasi yang juga menerima Indonesia. Dan, bukan kebijakan kami mengucilkan orang,” ujar juru bicara Vanuatu.

Meski begitu, sejak kemarin (30/9) akun-akun media sosial Vanuatu sudah menonaktifkan kolom komentarnya.

Mengenal Vanuatu

Vanuatu merupakan negara yang terletak di Pasifik, sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji, dan selatan Kepulauan Solomon. Vanuatu dikenal vokal dalam menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua. Negara ini memiliki daratan seluas 12 kilometer persegi atau seluas Pulau Maluku. Meskipun negara kecil, namun Vanuatu berani mengkritik Indonesia dengan terus menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua.

Negara ini pada awalnya bernama La Austrialia del Espíritu Santo, saat Portugis dan Spanyol pertama kali menginjakkan kaki di kepulauan tersebut pada tahun 1606. Lalu di tahun 1880, kepulauan ini jatuh ke tangan Prancis dan Britania Raya. Kemudian di tahun 1906, kedua negara ini setuju untuk membentuk pemerintahan bersama atau kondominium yang diberi nama Hebrides Baru.

Gerakan kemerdekaan mulai muncul tahun 1970 dan Republik Vanuatu berhasil merdeka pada 30 Juli 1980. Negara seluas 12,189 km2 dengan Ibu Kota Port Vila ini kemudian menjadi anggota PBB, Persemakmuran Britania, Francophonie, dan Forum Kepulauan Pasifik.

Sejak 1994, Vanuatu dibagi menjadi 6 provinsi. Nama dari semua provinsi berasal dari huruf pertama dari nama pulau-pulau konstituen mereka, yakni Malampa (Malakula, Ambrym, Paama); Penama (Pentecost, Ambae, Maewo); Sanma (Santo, Malo); Shefa (Shepherd, Efate); Tafea (Tanna, Aniwa, Futuna, Erromango, Aneityum); dan Torba (Torres, Banks).

Dengan jumlah populasi 307.815 per 2020, Vanuatu kini terkenal dengan menawarkan keindahan scuba diving di terumbu karang, gua bawah air, dan melihat bangkai kapal seperti kapal pasukan SS President Coolidge era Perang Dunia II.

Negara-negara yang pernah mendukung kemerdekaan Papua di Majelis Umum PBB

-. Vanuatu

Negara Pasifik yang terdiri dari 80 pulau terbentang di lautan seluas 1.300 kilometer ini paling konsisten mendukung kemerdekaan Papua Barat. Sejak 2013, mereka mengungkit-ungkit Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua 1960 yang dituding penuh dengan intrik politik. Kesamaan identitas sebagai etnis Melanesia selalu menjadi dasar dukungan mereka terhadap kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia

“Orang-orang Papua Barat telah beralih ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mereka mencari secercah harapan, sebuah harapan untuk kebebasan dan menggunakan hak mereka sendiri atas tanah mereka sendiri untuk bebas identitas mereka. Saya Kedekatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadikan ini salah satu prakarsa Hak Asasi Manusia di atas segalanya.”

-. Pulau Solomon

Setelah Vanuatu, Kepulauan Solomon yang terletak di utara Vanuatu menjadi negara paling vokal selanjutnya. Negara yang terdiri dari enam pulau besar dan 900 pulau kecil tersebut mendesak PBB menyelidiki pelanggaran HAM di Papua Barat. Mereka juga satu suara dengan Vanuatu menetapkan Wantok Blong Yumi Bill pada 2010.

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat dan pengejaran untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Sekarang jika yurisdiksi kedaulatan bertumpu pada memberikan keputusan yang dipertanyakan, maka ada kasus legalitas argumen kedaulatan seperti kasus Perjanjian New York dan Undang-Undang Pilihan Bebas." ujar Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon saat berbicara di Majelis Umum PBB.

-. Nauru

Baron Divavesi Waqa, Presiden Nauru, sebuah negara Mikronesia, dalam pidatonya memberikan suara untuk Papua Barat pada 2015.

“Nauru sangat prihatin dengan situasi di Papua Barat dugaan dugaan hak asasi manusia. Seperti yang penggemarkan dalam Forum Communique Kepulauan Pasifik. Penting bahwa ada dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia tentang masalah ini."

-. Pulau Marshall

Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda Heine, adalah pemimpin berikutnya yang berpidato di depan Majelis Umum tentang Papua Barat,

"Mengingat pentingnya hak asasi manusia bagi negara saya, saya meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memulai penyelidikan yang kredibel dan independen atas dugaan hak asasi manusia di Papua Barat."

Negara pemilik Bikini Atoll di Pasifik itu meminta penyelidikan pelanggaran HAM di Papua Barat pada Sidang Umum ke-71 PBB.

-. Tonga

Kerajaan Polinesia yang terdiri atas 169 pulau di Samudra Pasifik itu mulai bersuara di Sidang Umum ke-70 PBB pada 2015. Mereka menyebut Pemerintah Indonesia sudah berlaku tidak adil dan melakukan pelanggaran HAM mengerikan di Papua Barat.

Perdana Menteri Tonga (negara Polinesia) Samiuela 'Akilisi Pohiva berkata,

“Kami mengungkapkan untuk kesejahteraan masyarakat Pasifik yang merupakan penduduk dan warga Papua Barat. Tahun lalu di podium yang sama saya berdiri di sini dan berbicara tentang hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat yang dikuasai Indonesia. Di tahun yang telah berlalu, tidak ada yang berubah di tempat itu.”

-. Palau

Negara di utara Papua ini akhirnya bergabung dengan Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Tonga pada Sidang Umum ke-71 PBB pada 2016.

Dr Caleb Tyndale Okauchi Otto yang merupakan perwakilan tetap Republik Palau (negara Mikronesia) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa berkata "Kami bergabung dengan pihak lain untuk mengadvokasi penyelesaian masalah di Papua Barat melalui dialog yang mendalam dan konstruktif".

-. Tuvalu

Bersamaan dengan Palau, negara Polinesia bekas jajahan Inggris di Pasifik ini juga ikut mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Perdana Menteri Enele Sosene Sopoaga menyampaikan mengenai prinsip penentuan nasib sendiri juga harus dihormati, termasuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan keinginan mereka untuk mencapai penentuan nasib sendiri. Enele Sosene Sopoaga menyampaikan PBB tidak boleh mengabaikan situasi ini, didasarkan kepada prinsip-prinsip non-intervensi dan kedaulatan.

Referensi

Arbar, T. F. (2020, September 28). Fakta Vanuatu Bikin Geram, 5 Kali Serang RI Soal Papua di PBB. Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928122734-4-189939/fakta-vanuatu-bikin-geram-5-kali-serang-ri-soal-papua-di-pbb

CNN Indonesia. (2020, September 28). Vanuatu, Negara Kecil yang Dukung Kemerdekaan Papua. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200928075602-113-551633/vanuatu-negara-kecil-yang-dukung-kemerdekaan-papua

Freewestpapua. (2016, September 27). Seven Countries Support West Papua at the UN General Assembly. Retrieved from Freewestpapua: https://www.freewestpapua.org/2016/09/27/seven-countries-support-west-papua-at-the-un-general-assembly/

Nurcahyo, A. (2020, September 28). Tak Hanya Vanuatu, Ada 7 Negara Lain yang Satu Suara, Dukung Kemerdekaan Papua Barat. Retrieved from Pikiran Rakyat: https://cianjur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-05782055/tak-hanya-vanuatu-ada-7-negara-lain-yang-satu-suara-dukung-kemerdekaan-papua-barat?page=2

Oktavianti, T. I. (2020, September 28). ‘You are not representatives of Papua’: Indonesia lashes out at Vanuatu at UN. Retrieved from The Jakarta Post: https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/28/you-are-not-representatives-of-papua-indonesia-lashes-out-at-vanuatu-at-un.html

Ref. (2020, Oktober 1). Vanuatu ‘Serang’ Lagi RI, Sebut Komentar Rasis Terkoordinasi. Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20201001075925-4-190758/vanuatu-serang-lagi-ri-sebut-komentar-rasis-terkoordinasi

Sekarwat, S. (2018, Desember 6). Ini Negara Asing yang Dukung Kemerdekaan Papua Barat. Retrieved from Tempo.co: https://dunia.tempo.co/read/1152770/ini-negara-asing-yang-dukung-kemerdekaan-papua-barat/full&view=ok

Thea Fathanah Arbar. (2020, September 28). Mengenal Vanuatu: Negeri ‘Seujung Kuku’, Usik RI Soal Papua. Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928105734-4-189868/mengenal-vanuatu-negeri-seujung-kuku-usik-ri-soal-papua